. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui ada partai

. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui ada partai 
koalisi yang tidak sejalan dengan kontrak politik Koalisi Sekretariat 
Gabungan.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang 
juga Ketua Koalisi Sekretariat Gabungan tidak bisa memutus sepihak 
memberikan sanksi partai koalisi yang "nakal."

Usai mendapat 
arahan SBY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu 1 April 2012, 
Anas menyampaikan bahwa kontrak koalisi tidak hanya ditandatangani SBY 
dan Wakil Presiden Boediono. 

Kontrak koalisi itu juga diteken 
oleh seluruh ketua umum partai koalisi yakni dari Demokrat, Golkar, PAN,
PKS, PPP, dan PKB. Maka itu, kata Anas, bila ingin mengambil keputusan 
terkait nasib koalisi itu juga harus melibatkan ketua umum lainnya. 

"Tentunya
itu menjadi keputusan bersama peserta koalisi," jelas Anas. "Intinya, 
adalah bagaimana kontrak koalisi itu bisa ditegakkan dengan baik."

Saat
ini, partai koalisi yang memiliki jalan berbeda dengan mitra koalisi 
yakni PKS. Dalam paripurna pengesahan pasal tentang kenaikan harga BBM, 
PKS yang awalnya memberikan opsi akhirnya memutuskan menolak kenaikan 
harga BBM. 

PKS tidak sepakat adanya penambahan pasal baru dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran dan Pendapatan 
Belanja Negara 2012. Sikap PKS ini berbeda dengan lima partai koalisi 
lainnya. 

Meski demikian, Anas menegaskan tidak ada pembahasan 
khusus partai koalisi dalam pertemuan dengan SBY tadi. "Jadi memang 
tidak dibahas secara spesifik," ujar Anas. (umi)