Beberapa kali Partai Keadilan Sejahtera melakukan manuver politik dengan
melakukan pengambilan keputusan yang tidak sejalan dengan partai 
koalisi. Menilai hal ini, Ketua Departemen Komunikasi Politik, Andi 
Nurpati, mengatakan, langkah PKS ini justru menganggu roda pemerintahan.

"Kalau
roda pemerintahan ini tidak solid, maka akan sulit," kata Andi Nurpati 
usai menerima pengarahan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang 
Yudhoyono di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu 1 April 
2012.

Menurut Andi Nurpati, pengambilan kebijakan PKS ini justru 
menimbulkan dilematis pada menteri yang berasal dari PKS. Saat ini, ada 
tiga kursi kabinet yang dijabat kader PKS. Tiga pos itu yakni Menkominfo
Tifatul Sembiring, Mensos Salim Segaf Al-Jufri, dan Menteri Pertanian 
Suswono.

"Seberapa jauh Menkominfo, Tifatul Sembiring menyuarakan
kebijakan pemerintah? Apalagi kebijakan itu misalnya tidak disetujui 
oleh partainya sendiri. Itu tidak mudah bagi Pak Tifatul," kata Andi. 
Andi juga mempertanyakan Tifatul yang tidak pernah bicara dan melakukan 
sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah.

"Menkominfo seharusnya
menyuarakan kebijakan pemerintah, buktikan kalau beliau tidak ada 
intervensi dari partai. Nyatanya sampai sekarang tidak pernah bersuara,"
kata mantan anggota KPU ini. 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai 
Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan nasib menteri PKS di kabinet bukan 
kewenangan partai koalisi apalagi Demokrat. Kebijakan itu merupakan hak 
prerogatif Presiden. 

Dalam paripurna membahas pasal kenaikan 
BBM, PKS kembali bersikap berseberangan dengan partai koalisi. Pada 
akhirnya, PKS memilih untuk menolak keras rencana pemerintah menaikkan 
harga BBM.